resep kue kering

ubud villa

anjing di jual

mesin puncak
 
English Version

 

Metadata Spasial
Administratif, Legal dan Perencanaan

1

HACKED ;) Cilacap Security Cyber Team


HACKED ;) Cilacap Security Cyber Team

2Anonim, 20
Study / Kajian Perda sector Kelautan berupa kegiatan Review peraturan daerah wilayah pesisir dan Taut, juga menyangkut implementasi hasil diskusi dan pemberian rekomendasi mengenai peraturan daerah wilayah pesisir dan perikanan
3Anonim, 2000. Perencanaan Induk Kawasan Sentral Produksi. Bappeda Propinsi Kalimantan Barat. Hal 1-500
Kelayakan daerah disepanjang pesisir Kalimantan Barat yang mempunyai potensi perikanan, terutama distribusi ikan dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Dengan adanya pemetaan akan dapat dilihat daerah-daerah yang berpotensi terhadap produksi ikan diwilayah pesisir se Kalimantan Barat, sehingga diharapkan penangkapan ikan dapat berkelanjutan.
4Anonim, 2004. Penyusunan Tata Ruang Kelautan Kabupaten Bengkayang
Laporan ini berisikan rencana pengembangan wilayah kelautan Kabupaten Bengkayang
5Anonimous, 1997. Rencana Pengelolaan Taman Wisata Alama Laut Teluk Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Contains geographic, biologic, socio-economic, tourism, transportation, industrial and security descriptions of Kupang Bay and their subsequent management.
6Atlas Kabupaten Kutai Timur tahun 20
Atlas yang menyajikan berbagai informasi mengenai kabupaten kutai timur, sepeti Batas Administrasi, Daerah Hutan ( HPH ), RTRWP, dsb.
7Bapedalda Kab. Bengkolis. 2003. Basis Data Statistik Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Riau
Menggambarkan Data dasar ekosistem, angka-angka beban limbah industri di Bengkalis serta tekanannya terhadap Lingkungan hidup
8Bappeda II Kab. Bengkalis. 2003. Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kab. Bengkalis 2003-2013.
Menggambarkan Rencana Penataan Ruang di Wilayah Pesisir den Pulau Kecil Bengkalis. Penataan Ruang, ini disasarkan pada pertimbangan kesesuaian lahan, perlindungan ekposistem dan potensi ekonomi.
9BAPPEDA RIAU 2003. Rencana Induk Perencanaan Pembangunan Kehutanan don Perkebunan Riau tahun 2004
Merumuskan arahan pengembangan Kehutanan dan Perkebunan Riau
10Bappeko Dumai. 2003. Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Budidaya Ikon Lokal Kota Dumai.
Menguraikon Visi Misi dan Strategi Pengembangan Budidaya Perikanan jenis ikan khas local, dan arahan.arahan pengembangan di kota Dumai
11Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inderagiri Hilir 2004. Rencana Zonasi Pesisir dan Laut Kabupaten Inderagiri Hilir
Diuraikan Tinjauan kebijakan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut, Gambaran Umum Wilayah Perencanaan, Isu strategis, Konsep Penataan dan Arahan Struktur dan Pengembangan Ruang.
12Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau. 1993. Studi penyusunan dan penataan zona penangkapan ikan di perairan Selat Malaka.
Merupakan preliminary study perlunya penataan zona penangkapan di Selat Malaka. bengan semakin intensifnya aktifitas penangkapan dengan berbagai level teknologi penangkapan perlu ada penataan kembali zona alat tangkap untuk menghindari konflik dan marginalisasi nelayan tradisionil.
13Dinas Perikanan Propinsi NTT, 1990. Master Plan Pertambakan Udang di Teluk Kupang (Master Plan of Shrimp Culture in Kupang Bay).
Most of social-economic data in this repot are out of date, but data on topography, ground water source, tidal, streamflow hydrograph, vegetation etc are still informative. The area studied were those potential areas for shrimp culture from Bipollo until Nunkurus. Subsequently, master plan for developing brackish water ponds were described.
14Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001. Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Pangkep, Sulawesi Selatan. Laporan Akhir
Survei lapangan yang merupakan kajian lintas disiplin (Ekologi Laut, Oseanografi, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi Perikanan, Perikanan, dan Pengembangan Wilayah) yang didukung oleh data sekunder. Hasil pengolahan dan analisis data kemudian dipadukan dengan analisis SWOT yang rumusannya dituangkan dalam bentuk Rencana Induk dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Pangkep.
15Fadel Muhammad, 2003. Pengembangan Agropolitan di Provinsi Gorontalo, Paper Lokakarya Perumusan Kebijakan Pengembangan Agropolitan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan melalui Kemitraan Masyarakat
Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan 3 program unggulan yang diharapkan dapat memacu perkembangan sektor-sektor lainnya yang meliputi : a. Pengembangan SDM; b. Pengembangan Pertanian dengan menjadikan Gorontalo sebagai Provinsi Agropolitan, Provinsi yang memiliki kompetensi di bidang pertanian; c. Pengembangan ekonomi kelautan dengan sasaran peningkatan kinerja sektor perikanan dan pengembangan wilayah Pesisir
16Laboratorium Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, 2001. Kajian Pemilihan Lokasi Pembentukan Kelembagaan dan Perancangan Kebutuhan Daerah serta Penyusunan Program Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP) Di Bengkulu Utara.
Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu daerah di Propinsi Bengkulu yang memiliki kawasan pesisir, pantai dan laut. Bengkulu Utara terpilih sebagai lokasi MCRMP dengan prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan adalah pembentukan kelembagaan MCRMP, Kajian penentuan kawasan prioritas Marine and Coastal Resources Management Area (MCMA) dan kajian kebutuhan daerah untuk mendukung pelaksanaan proyek selama 5 tahun. Dari hasil penilaian terdapat 35 desa pantai yang mendapat prioritas MCRMP 2002-2006, kelembagaan MCRMP sudah dibentuk dalam KSC dan KTF.
17Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara, 2004. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilavah Provinsi Sulawcsi Tenggara Tahun 2004 - 2019.
Buku ini memuat informasi mengenai perencanaan, pengendakian dan tats rang wilayah batas-batas administrasi provinsi Sulawesi Tenggara, nama-nama kabupaten beserta informasi sosial budaya. dan potensi wilayah.
18Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 1999. Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Rencana Strategis (renstra) ini memaparkan tentang pengelolaan kawasan pesisir dan taut di Kabupaten Pangkajene serta masalah-masalah yang dihadapi. Dokumen Renstra memuat beberapa aspek strategis datum pengelolaan wilayah pesisir dan taut secara terpadu, meliputi ; sumberdaya manusia, sumberdaya alum, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan permodalan, kelembagaan dan organisasi, hukum dan politik. Hal-hal penting lainnya yang juga dipaparkan dalam renstra ini adalah keunggulan pengelolaan wilayah pesisir dan taut secara terpadu, pertimbangan dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan taut secara terpadu, isu-isu dalam strategi pengelolaan wilayah pesisir dan taut secara terpadu.
19Pemerintah Propinsi NTT, Pemerintah kabupaten Kupang, 1997. Fakta dan Analisis: Rencana Tata Ruang Kawasan Prioritas Bolok 1996 - 2006.
The content of this document is about facts necessary for land use plan of industrial zone in Bolok. Physical, biological, ecological and socio-economic facts during the time of study and their projections years ahead are available.
20Pemerintah Propinsi Riau 2003. Master Plan Riau 2
Master Plan Riau 2020 bertujuan untuk merumuskan arahan pengambiian keputusan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi Riau. Arahan ini merupakan sebuah rencana strategic yang harus merefleksikan Visi 2020. Buku ini pada dasarnya menyusun suatu skenerio pembangunan yang menterjemahkan keseluruhan ambisi Visi Riau 2020. Sebagai suatu rencana yang bersifat regional, skenario pembangunan harus memperkuat keterkaitan antara seluruh sektor utama pembangunan dan seluruh stakeholders utama Riau
21Ramli Malik, Bambang Haryanto, Amirudin Tahir, Ary S. Dharmawan dan An Dri J. Siahaenepia
Salah satu kegiatan penting dalam menyusun rencana pengelolaan Teluk balik Papan adalah penyusunan profil Teluk Balik Papan. Tahapan profil Teluk Balik Papan adalah identifikasi isu, kajian teknis, kompilasi hasil-hasil penelitian, analisis dan kon sultasi untuk penyusunan dokumen profil, dan distribusi serta sosialisasi profil. Pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman kegiatan penyusunan ini adalah partisiasi stakeholder yang luas dalam penyusunan profil, penggunaan metode yang efektif dalam pengumpulan informasi sebagai acuan utama dalam proses perencanaan Teluk Balik Papan
22Sekertariat Daerah Propinsi NTT, 20
Simply, this document containing information on institutionalized social movement aimed to promote marine area management as way of living. Besides general descriptions on marine economic opportunity, the most interesting part is description about ways to persuade people to begin their living in marine environment.
23South Sulawesi MCRMP Provincial Office. 20
Skop kegiatan ini meliputi penilaian kondisi potensi SDA pesisir dan Taut, kelembagaan, parameter fisika, kimia dan biologi perairan, ekonomi, sosial dan budaya dan prospek pengembangan dan pemanfaatan SDA berdasarkan pertimbangan rekayasa ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan budaya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
24T. Dayut, 2004. Laporan akhir Pengkajian Produk-produk Hukum Pengelolaan Pesisir dan Laut Propinsi Kalimantan Tengah
Laporan ini berisikan analisis yang dilakukan terhadap ketentuan yang mengatur kewenangan di wilayah pesisir dan taut atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah dihimpun